Kedaulatan Pangan Bukan Sekedar Angin Surga


Tumpeng Nasi Singkong (dok. Maria G. Soemitro)

Indonesia terkenal sebagai Negara Gemah Ripah Loh Jinawi yang artinya Subur Makmur Loh Jinawi. Sangat tepat disematkan pada Indonesia karena mempunyai tanah subur, matahari bersinar sepanjang tahun, sumber air melimpah sehingga tidak salah apabila Koes Ploes menciptakan lagu “Kolam Susu”. Hanya berbekal tongkat kayu, rakyat Indonesia sudah bisa bertanam dan memetik hasilnya hingga tak mungkin kelaparan.

Tetapi bagaimana mungkin harga pangan pokok merambat naik dan warga miskin sulit mendapatkannya? Jawabnya adalah karena salah kelola.  Salah kelola yang disebabkan kesalahan paradigma.  Terjebak  cara berfikir yang mendewa-dewakan kemajuan industri dan menganggap rendah pangan. Sehingga anak SMK yang mampu merakit mobil Esemka dipuji setinggi langit. Padahal Indonesia juga mempunyai SMK Pertanian yang diharapkan mampu menghasilkan bibit unggul.

Pangan dianggap selalu ada. Entah darimana asalnya  sehingga sawah-sawah di lumbung padi Jabar berubah menjadi perumahan atau pabrik. Pemerintah enggan membangun irigasi baru. Harga pembelian Pemerintah (HPP) gabah tidak pernah berpihak pada petani. Dan tatkala petani sibuk panen raya, pemerintah sibuk mengimpor beras.
Tidak hanya itu, pemerintah orde reformasi hanya sekedar mengusung jargon reformasi. Kebijaksanaan pangan enggan berubah. Padahal Orde Baru meninggalkan dosa besar berupa pembunuhan kreativitas petani dalam menghasilkan pangan dengan menggunakan sumber daya lokalnya.

Judul lagunya mungkin “Kau yang Memulai Kau yang Mengkhianati”. Karena demi swasembada beras,  petani dicekoki benih hibrida, pupuk kimia, pestisida dan insektisida pabrikan. Sayangnya hasil panen benih hibrida tidak dapat digunakan sebagai benih pada musim selanjutnya. Petani enggan menggunakan jerami bekas panennya sebagai kompos karena takut kurang subur. Sehingga ketika gagal panen, petani harus meminjam uang untuk modal membeli benih, pupuk dan semua produk pabrikan lainnya. Begitu seterusnya seperti lingkaran setan tak terputus. Ketergantungan petani pada produk pabrikan ibarat narkoba yang tidak hanya merusak hidup petani tetapi juga lahan pertanian. Lahan pertanian menjadi rusak,  kering karena pupuk kimia dan pestisida.

 Ketika pemerintah lepas tangan terhadap nasib petani,  sebagian dari mereka menjual sebagian sawah untuk menyelesaikan permasalahan. Sebagian lagi alih profesi menjadi buruh kasar diperkotaan atau mengejar mimpi sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).
 Ketiadaan roadmap yang dapat diandalkan dan menjadi panduan pertanian di Indonesia serta ketidakpahaman pemerintah terhadap rakyatnya sendiri melahirkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Masterplan yang menakutkan karena merupakan cikal bakal kerusuhan seperti yang terjadi di Mesuji, Bima dan Papua. Peristiwa yang terjadi karena rakyat merasa terancam dan tidak nyaman di tanah tumpah darahnya sendiri.

Kebijaksanaan Departemen Pertanianpun makin sulit dipahami padahal setidaknya ada 2 langkah penting yang bisa dilakukan.

1.  Tani organik yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi lahan dan bukan perluasan lahan. Karena jumlah penduduk yang bertambah jumlahnya adalah keniscayaan. Bagaimana mungkin pertambahan penduduk tersebut disikapi dengan penambahan lahan sawah? Yang artinya bakal rebutan lahan dengan perkebunan kelapa sawit yang sanggup memberikan kontribusi tertinggi pada devisa Negara. Juga berarti melanggar kesepakatan perjanjian Oslo berupa moratorium hutan.

Dengan bertani organik, petani akan terlepas dari belitan harus membeli benih dan pupuk pabrikan. Sebetulnya cara bertani organik dengan nama System of Rice Intensification (SRI) sudah diperkenalkan pada petani Indonesia Indonesia beberapa tahun yang lalu. Sayang tidak ada political will dari pemerintah. Tanpa bantuan pemerintah, petani tidak akan berani melakukan terobosan.

Melakukan sesuatu yang baru walaupun nenek moyangnya melakukan hal serupa. Bedanya, SRI mengadopsi semua ilmu yang dimiliki para ilmuwan di Indonesia. Para Ilmuwan yang peduli pada ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Petani umumnya takut gagal panen. Mereka berfikir menggunakan pupuk urea saja gagal, apalagi hanya menggunakan kompos yang relatif murah. Kondisi stuck yang seolah dibiarkan. Atau justru disengaja? Padahal penjelasannya sangatlah mudah :



2. Diversifikasi pangan

Pangan pokok yang hanya terkonsentrasi pada komoditi tertentu (beras) akan melemahkan ketahanan pangan, kalau tidak diikuti dengan peningkatan produksi melalui program intensifikasi .
Sebetulnya pemerintah sudah memiliki regulasi ketahanan pangan khususnya tentang diversifikasi pangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002:

(1) meningkatkan keanekaragaman pangan,
(2) pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan dan
(3) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Tetapi seperti biasanya regulasi hanya sekedar macan kertas yang membutuhkan milyaran rupiah untuk memproduksinya. Tanpa aksi nyata.  Rakyat dipaksa berfikir dan bertindak sendiri untuk menyelamatkan pangannya. Dalam proses pendampingan dengan komunitas ibu-ibu rumah tangga, penulis menemukan banyak bahan makanan pokok yang bisa diolah untuk menggantikan kedudukan nasi dan tepung terigu.
Sebagai contoh gambar nasi tumpeng singkong diatas. Rasanya enak. Masalahnya bagaimana mempadupadankan laukpauk yang cocok dengan tumpeng singkong tersebut. Karena perbedaan nutrisi pada setiap bahan makanan pokok.

Dari tabel jelas terlihat bahwa kandungan karbohidrat dan protein yang hampir menyamai nasi adalah jagung. Sedangkan singkong jauh dibawahnya sehingga orang yang cenderung memakan singkong tanpa diimbangi sumber protein lain lebih cepat terkena malnutrisi.

Disinilah seharusnya peran pemerintah. Bukan membagi-bagi bantuan langsung tunai (BLT) atau pembagian beras raskin yang harus dibeli seharga Rp 1.500/kg itupun jumlahnya tidak memadai hanya sekitar 3kg-10kg/kepala keluarga. Tetapi bantuan budidaya ikan, ternak ayam hingga ternak kambing yang konsisten dan berkelanjutan. Karena ternak-ternak ini mempunyai banyak manfaat. Hasil ternaknya untuk asupan protein, kotorannya untuk mengolah kompos sawah. Pemerintah Orde Baru pernah merintis pembagian ternak sapi dan kambing. Sayang kebijaksanaan ini tidak berkelanjutan karena mungkin dianggap jelek/salah/keliru.

Semuanya kembali ke kemauan baik pemerintah. Karena pengabaian kebutuhan primer rakyat ini akan mengancam stabilitas di segala bidang. Akan melahirkan generasi bergizi buruk padahal dipundak merekalah masa depan negara ini berada.

Industrialisasi dalam segala bentuknya pasti mampu dikerjakan rakyat Indonesia. Tetapi  menjadi sia-sia apabila kita tidak mampu mengelola pangan. Menghasilkan pangan dengan sumber daya alam yang bergitu berlimpah, tetapi diabaikan.

Sumber data dan gambar :
-      Mubiar Purwasasmita (DPKLTS)
-      Maria G. Soemitro

Comments

Popular posts from this blog

Perkedel Singkong Yang Yummyyyy........